Pada 18 Agustus 2026, Wali Kota New York Zohran Mamdani mengunggah video singkat setelah mendapat kritik karena beberapa kali terlihat bersepeda tanpa helm. Alih-alih memberikan penjelasan panjang atau membantah kritik tersebut, ia memilih untuk mengakui masukan publik dan menunjukkan perubahan sederhana: mengenakan helm. Dalam video tersebut, ia mengatakan, “You’re right. I’ve got to do better.”
Sekilas, persoalan tersebut mungkin terlihat terlalu sederhana untuk disebut sebagai komunikasi publik pemerintah. Namun, justru di situlah pelajarannya.
Komunikasi publik membahas bagaimana pemerintah mendengarkan, merespons, dan menunjukkan bahwa masukan masyarakat dapat memengaruhi tindakan.
Dalam konteks kebijakan publik, tantangannya jauh lebih kompleks. Pemerintah harus menjelaskan kebijakan yang sering kali bersifat teknis, menghadapi kelompok masyarakat dengan kepentingan yang berbeda, merespons perubahan opini publik, sekaligus memastikan masyarakat memahami arti sebuah kebijakan bagi kehidupan mereka.
Karena itu, komunikasi seharusnya tidak dipandang sebagai tahap akhir setelah kebijakan dirumuskan. Komunikasi dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat, menerjemahkan substansi kebijakan ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, membangun dialog dengan pemangku kepentingan, serta mengevaluasi apakah komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan kebijakan.
Di sinilah peran konsultan komunikasi publik menjadi lebih dari sekadar membantu pemerintah membuat konten, mengelola media, atau menjalankan kampanye. Konsultan yang tepat membantu pemerintah membaca persoalan komunikasi di balik sebuah kebijakan: siapa yang perlu diyakinkan, apa yang mungkin menjadi hambatan, bagaimana kebijakan sebaiknya dijelaskan, dan bagaimana respons masyarakat perlu dibaca untuk menentukan langkah berikutnya.
Maka, memilih konsultan komunikasi pemerintah bukan sekadar soal siapa yang memiliki portofolio paling besar. Pertanyaannya adalah: apakah konsultan tersebut mampu memahami kebijakan, membaca publik, memberikan nasihat berbasis bukti, dan menerjemahkan kompleksitas kebijakan menjadi komunikasi yang relevan dan berdampak?
Komunikasi Publik Bukan Sekadar Menyampaikan Kebijakan
Salah satu kesalahpahaman yang masih sering muncul adalah menempatkan komunikasi sebagai tahap terakhir dalam proses kebijakan: kebijakan dibuat terlebih dahulu, kemudian komunikasi digunakan untuk menjelaskannya kepada masyarakat.
Padahal, komunikasi publik yang strategis dapat bekerja lebih jauh. Sebelum sebuah kebijakan dikomunikasikan, pemerintah perlu memahami siapa yang terdampak, apa yang mereka pahami tentang isu tersebut, apa yang menjadi kekhawatiran mereka, dan bagaimana mereka memperoleh informasi.
Setelah kebijakan disampaikan, pemerintah juga perlu membaca respons masyarakat, mengidentifikasi kesalahpahaman, dan menilai apakah pendekatan komunikasi yang digunakan benar-benar membantu mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, komunikasi bergerak dari sekadar “telling” menjadi “listening, explaining and responding”.
Dalam OECD Report on Public Communication (2021) mendefinisikan public communication sebagai fungsi pemerintah untuk menyampaikan informasi, mendengarkan, dan merespons warga demi kepentingan bersama. OECD juga menekankan bahwa komunikasi dapat mendukung pembuatan kebijakan, desain dan penyampaian layanan publik, transparansi, serta dialog dua arah dengan masyarakat.
Dalam praktiknya, konsultan komunikasi publik membantu menghubungkan proses tersebut. Mereka dapat mulai dari membaca isu dan audiens, memetakan pemangku kepentingan, menerjemahkan substansi kebijakan menjadi pesan yang relevan, mengantisipasi potensi respons publik, hingga memberikan rekomendasi mengenai kanal, juru bicara, waktu, dan pendekatan engagement yang paling sesuai.
Setelah komunikasi berjalan, pekerjaan belum selesai. Respons publik, pemberitaan media, percakapan digital, dan data lainnya perlu dibaca kembali untuk melihat apakah strategi yang digunakan masih relevan atau perlu disesuaikan.
Dengan kata lain, konsultan bukan hanya membantu pemerintah menjawab pertanyaan “Apa yang harus kita katakan?”, tetapi juga membantu menjawab pertanyaan, “Apa yang perlu kita pahami sebelum berbicara, kepada siapa kita berbicara, dan apa yang harus kita lakukan setelah publik merespons?”
Dari Kritik Publik Menjadi Respons
Kasus Mamdani menunjukkan versi sederhana dari prinsip tersebut. Kritik publik menjadi input; respons pemerintah menjadi tindakan; dan tindakan tersebut kemudian dikomunikasikan kembali kepada publik. Dalam isu kebijakan yang lebih kompleks, proses serupa membutuhkan riset, analisis pemangku kepentingan, pemahaman konteks, strategi komunikasi, serta evaluasi yang jauh lebih sistematis.
Contoh ini juga menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif tidak selalu berarti berbicara lebih banyak. Dalam kondisi tertentu, respons yang singkat, mengakui masukan, dan diikuti tindakan yang terlihat justru dapat lebih relevan daripada penjelasan panjang. Tantangannya adalah mengetahui kapan pendekatan tersebut tepat dan kapan sebuah isu membutuhkan penjelasan, dialog, atau keterlibatan yang lebih mendalam.
Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh konsultan komunikasi publik?
Nilai konsultan komunikasi publik tidak berhenti pada keluaran yang terlihat oleh publik. Di balik sebuah kampanye, konferensi pers, konten digital, atau program keterlibatan terdapat proses analisis untuk menentukan mengapa komunikasi tersebut dibutuhkan, siapa yang harus dijangkau, apa yang perlu disampaikan, dan bagaimana keberhasilannya dinilai.
Secara umum, pekerjaan tersebut dapat mencakup beberapa tahapan:
- Memahami kebijakan. Mempelajari tujuan, substansi, target, implikasi, serta potensi persoalan dari kebijakan yang akan dikomunikasikan.
- Memahami publik. Mengidentifikasi kelompok yang terdampak, kebutuhan informasinya, tingkat pemahaman, kekhawatiran, serta kebiasaan mereka dalam memperoleh informasi.
- Menerjemahkan kebijakan. Mengubah bahasa kebijakan yang teknis menjadi pesan yang lebih mudah dipahami tanpa menghilangkan substansi maupun konteksnya.
- Mengantisipasi respons. Membaca potensi pertanyaan, keberatan, miskomunikasi, maupun dinamika pemangku kepentingan sebelum komunikasi dilakukan.
- Merancang respons komunikasi. Menentukan tujuan, audiens, pesan, juru bicara, kanal, waktu, dan bentuk pendekatan yang paling sesuai.
- Mendengarkan dan menyesuaikan. Membaca respons publik, media, dan pemangku kepentingan untuk menentukan apakah strategi perlu diteruskan, diperbaiki, atau diubah.
Karena itu, konsultan yang baik seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil. Mereka perlu mampu menghubungkan setiap aktivitas komunikasi dengan persoalan yang ingin diselesaikan serta tujuan kebijakan yang ingin didukung.
Komunikasi Publik Harus Berbasis Audiens
Komunikasi publik yang strategis perlu dimulai dari pemahaman terhadap audiens. Mendapatkan wawasan (insights) spesifik tentang audiens membantu memahami motivasi, hambatan, sikap, tingkat pemahaman, serta kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
Pemerintah perlu melihat apakah konsultan memiliki kemampuan riset dan analisis untuk memahami audiens. Kemampuan tersebut dapat dilakukan melalui social listening, survei persepsi, analisis media, wawancara, pemetaan pemangku kepentingan, atau sumber data lain yang relevan.
Namun, wawasan baru bernilai ketika mengubah keputusan. Pertanyaannya bukan hanya “konten seperti apa yang akan dibuat?”, tetapi juga “apa yang kita pelajari dari audiens dan apa implikasinya terhadap strategi komunikasi?” Dengan demikian, prosesnya seharusnya bergerak dari insight menjadi strategic implication, lalu menjadi action komunikasi.
Pendekatan berbasis data membantu konsultan memberikan rekomendasi yang tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi juga memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimana menilai strategi komunikasi yang jelas dan terukur?
Kemampuan menghasilkan keluaran komunikasi bukan berarti strategi komunikasi sudah berhasil. Pemerintah perlu memastikan apakah konsultan dapat menentukan tujuan dan indikator keberhasilan sejak awal.
OECD menekankan pentingnya menghubungkan komunikasi dengan tujuan kebijakan dan mengukur dampaknya. Dalam praktiknya, ukuran seperti jumlah publikasi, impressions, atau reach hanya menunjukkan tingkat visibilitas. Ukuran tersebut belum menjawab apakah masyarakat memahami kebijakan, mengubah persepsi, melakukan tindakan yang diharapkan, atau memanfaatkan layanan publik.
Pada 2026, OECD mencatat bahwa 72% komunikator pemerintah yang disurvei mengukur berapa banyak orang yang melihat konten, tetapi hanya sekitar 21–30% yang mengukur perubahan dalam pemahaman, sikap, atau tindakan audiens. Hanya 5% yang menilai apakah komunikasi berkontribusi terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Temuan ini menunjukkan pentingnya menggeser fokus dari visibility ke impact.
Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan apakah konsultan mampu menetapkan indikator yang sesuai dengan tujuan komunikasi. Bergantung pada kebutuhannya, pengukuran dapat melihat:
- perubahan pemahaman
- perubahan persepsi
- perubahan perilaku
- tingkat partisipasi
- penggunaan layanan publik
- kontribusi komunikasi terhadap tujuan kebijakan
Dengan demikian, keberhasilan komunikasi dapat dinilai berdasarkan dampak yang ingin dicapai, bukan hanya aktivitas yang telah dilakukan.
Jadi, apa kriteria utama dalam memilih konsultan komunikasi pemerintah?
Memilih konsultan komunikasi untuk pemerintah pada akhirnya membutuhkan lebih dari sekadar melihat portofolio kreatif. Pemerintah perlu menilai apakah konsultan mampu memahami persoalan kebijakan sekaligus dinamika publik di sekitarnya.
- Pemahaman terhadap kebijakan dan konteks lokal
- Relevansi pengalaman dengan isu dan persoalan yang ditangani
- Kemampuan riset, wawasan audiens, dan analisis pemangku kepentingan
- Strategi komunikasi yang jelas, berbasis bukti, dan terukur
- Cara kerja yang responsif, proaktif, dan mampu memberi nasihat strategis
- Kesesuaian metodologi, tim, sumber daya, lini masa, dan biaya
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu pemerintah menilai sejauh mana konsultan memahami persoalan, merancang strategi yang relevan, serta memberikan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah membutuhkan mitra yang mampu memahami substansi kebijakan sekaligus dinamika publik di sekitarnya. Konsultan yang tepat membantu pemerintah melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat: apa yang mereka pahami, apa yang mereka khawatirkan, siapa yang perlu dilibatkan, dan bagaimana kebijakan dapat dijelaskan secara transparan tanpa kehilangan substansinya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah akan lebih bermakna ketika pemerintah menyadari sejauh mana masyarakat memahami kebijakan, meresponsnya, dan melihat relevansinya dalam kehidupan mereka.
Temukan lebih banyak perspektif tentang komunikasi strategis, kebijakan publik, dan isu-isu yang memengaruhi organisasi melalui Publications & Research O2 Consulting.
Referensi
APPRI & Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. (2026). Studi Tren Belanja Jasa PR dan Optimisme terhadap Industri PR di Tahun 2026.
Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. JDIH LKPP — Perpres No. 46 Tahun 2025
Humas Indonesia. (2023, January 25). 7 Kompetensi yang Harus Dikuasai Humas Pemerintah. Humas Indonesia. https://www.humasindonesia.id/berita/7-kompetensi-yang-harus-dikuasai-humas-pemerintah-972
Wiradipa Nusantara. (2026, January 18). Memilih digital agency yang tepat untuk korporasi Anda. https://www.wiradipa.com/artikel/memilih-digital-agency-yang-tepat-untuk-korporasi-anda
