“Bapak Presiden terus mengikuti aspirasi para pekerja dan beliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022.”
— Menteri Sekretaris Negara Pratikno, 21 Februari 2022
Pada Februari 2022, pemerintah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 tahun, termasuk bagi pekerja yang terkena PHK. Aturan ini mengubah ketentuan sebelumnya yang memungkinkan pekerja mencairkan JHT setelah berhenti bekerja.
Pemerintah ingin mengembalikan JHT pada fungsi dasarnya sebagai perlindungan hari tua, sementara risiko kehilangan pekerjaan ditangani melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun, perubahan tersebut langsung menyentuh kebutuhan pekerja yang kehilangan penghasilan setelah di-PHK. Penolakan pun muncul dari serikat pekerja dan berkembang menjadi perdebatan nasional.
Pemerintah kemudian membuka dialog dan meninjau kembali aturan tersebut. Pada April 2022, Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 diterbitkan, sehingga pekerja yang terkena PHK kembali dapat mencairkan JHT tanpa harus menunggu usia 56 tahun.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa respons publik dapat menjadi bagian dari proses perbaikan kebijakan. Pemerintah perlu memahami sumber keberatan, menilai pilihan respons, serta memasukkan masukan publik dalam pengambilan keputusan.
Pendekatan ini menjadi inti issue management: pemerintah menggunakan komunikasi untuk membaca perkembangan isu, memahami respons publik, dan menentukan langkah yang tepat.
-
Identifikasi Isu Secara Spesifik
Tahap awal issue management dimulai dengan identifikasi dan analisis isu. Tim komunikasi dapat menggunakan pemberitaan, percakapan digital, keluhan di kanal pelayanan, pernyataan organisasi masyarakat, serta laporan petugas sebagai early warning.
Tim dapat membandingkan pertanyaan di kanal pelayanan, pernyataan serikat pekerja, percakapan di media sosial, pemberitaan, dan laporan dari daerah. Ketika beberapa sumber menunjukkan persoalan yang sama, tim sudah memiliki dasar yang lebih kuat untuk merumuskan isu tersebut.
Gunakan rumus sederhana:
Siapa yang terdampak, bagian apa yang dipersoalkan, dan dampak apa yang mereka rasakan.
-
Petakan Stakeholder Berdasarkan Posisi dalam Isu
Satu kebijakan dapat menempatkan setiap kelompok dalam situasi yang berbeda. Dalam kasus JHT, pekerja yang baru terkena PHK memiliki kebutuhan yang berbeda dari peserta yang masih bekerja. Serikat pekerja, pemberi kerja, dan masyarakat umum juga memiliki posisi masing-masing.
Stakeholder mapping akan lebih berguna jika tim menambahkan tiga informasi pada setiap kelompok:
- Dampak yang mereka alami akibat kebijakan tersebut.
- Kepentingan atau kekhawatiran yang mereka bawa.
- Peran yang mereka miliki dalam penyelesaian isu.
Dalam kasus JHT, misalnya, pemerintah dapat menelaah kemudahan akses terhadap JKP, jumlah pekerja yang telah menerima manfaat, serta potensi jeda waktu antara terjadinya PHK dan pencairan manfaat.
Dengan demikian, stakeholder mapping tidak hanya membantu mengidentifikasi pihak-pihak yang relevan, tetapi juga mendukung tim dalam menguji kesesuaian antara masukan stakeholder dan kondisi di lapangan.
-
Tentukan Arah Respons terhadap Isu
Pada tahap ini, pemerintah perlu menentukan sikap terhadap temuan yang muncul. Dalam tahap issue change strategy options, Chase dan Jones membedakan respons menjadi pendekatan reaktif, adaptif, dan dinamis. Dalam praktiknya, ketiga pilihan tersebut dapat dipahami sebagai berikut.
- Reaktif: Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang ada dan berfokus pada penjelasan atau penanggapan atas keberatan yang muncul. Pilihan ini dapat digunakan ketika dasar kebijakan masih dinilai kuat dan belum ditemukan alasan yang memadai untuk melakukan perubahan.
- Adaptif: Pemerintah melakukan penyesuaian setelah menemukan masalah atau menerima masukan dari para pemangku kepentingan. Penyesuaian dapat dilakukan pada cara kebijakan diterapkan, prosedur pelayanan, maupun bagian tertentu dari kebijakan tanpa harus mengubah arahnya secara keseluruhan.
- Dinamis: Pemerintah tidak hanya menunggu masalah meluas, tetapi juga mengambil inisiatif untuk memperbaiki atau mengembangkan kebijakan lebih awal. Pilihan ini dapat digunakan ketika pemerintah melihat adanya perubahan kebutuhan, risiko baru, atau peluang untuk menghasilkan solusi yang lebih baik sebelum masalah semakin membesar.
Tim komunikasi dapat membantu dengan merumuskan beberapa pilihan respons dan menjelaskan konsekuensi dari setiap pilihan tersebut. Dengan cara ini, hasil monitoring dan masukan dari stakeholder dapat diterjemahkan menjadi bahan pertimbangan yang lebih jelas dalam proses pengambilan keputusan.
-
Susun Rencana Tindakan untuk Menangani Penolakan
Setelah arah respons ditentukan, langkah berikutnya adalah menerjemahkan keputusan tersebut ke dalam rencana tindakan yang jelas. Dalam tahap issue action program, Chase dan Jones menekankan pentingnya mengatur tindakan yang perlu dilakukan, sumber daya yang dibutuhkan, serta komunikasi yang mendukung pelaksanaannya.
Dalam konteks pemerintah, rencana tindakan perlu menjawab beberapa hal dasar: apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan tindakan tersebut harus dilakukan, dan informasi apa yang perlu disampaikan kepada para pemangku kepentingan.
Kasus JHT dapat menggambarkan proses ini. Masukan dari pekerja dan serikat pekerja terlebih dahulu dihimpun melalui dialog. Temuan mengenai persoalan pencairan kemudian dibawa ke unit yang berwenang untuk meninjau ketentuan yang berlaku. Setelah keputusan diambil dan aturan diperbarui, unit terkait perlu memastikan perubahan tersebut dapat diterapkan dalam pelayanan.
Peran tim komunikasi berjalan bersama proses tersebut. Tim perlu memastikan bahwa informasi kepada publik mengikuti keputusan terbaru, setiap juru bicara memberikan penjelasan yang konsisten, dan petugas di kanal pelayanan memahami ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, komunikasi tidak menjadi kegiatan terpisah setelah keputusan dibuat, melainkan menjadi bagian dari pelaksanaan keputusan tersebut.
Untuk membantu koordinasi, rencana tindakan dapat disusun dalam tabel sederhana yang memuat tindakan yang harus dilakukan, unit atau pihak yang bertanggung jawab, waktu pelaksanaan, serta kebutuhan komunikasi atau informasi untuk setiap tindakan.
-
Ukur Hasil dan Pantau Perkembangan Isu
Tahap terakhir dalam manajemen isu adalah evaluasi. Chase dan Jones melakukan evaluasi untuk melihat apakah tindakan yang dipilih menghasilkan perubahan yang sesuai dengan tujuan. Dalam kasus JHT, evaluasi kembali pada persoalan awal, yaitu akses pekerja terhadap dana setelah PHK.
Tim dapat melihat beberapa hal berikut:
- Apakah masalah utama sudah berkurang? Lihat apakah pekerja yang terkena PHK kini lebih mudah mencairkan JHT.
- Apakah kelompok terdampak merasakan perubahan? Masukan dari pekerja dan serikat pekerja dapat menunjukkan apakah hambatan yang sama masih muncul.
- Apakah pelaksanaannya sudah berjalan konsisten? Periksa apakah kantor pelayanan memberikan informasi dan menerapkan ketentuan yang sama.
Monitoring media dan percakapan di media sosial tetap dapat digunakan untuk melihat perkembangan isu. Data pelayanan dan masukan stakeholder membantu menunjukkan perubahan yang terjadi di lapangan.
Cara paling sederhana untuk menentukan indikator evaluasi adalah dengan kembali ke rumusan masalah pada tahap awal. Jika isu awalnya menyangkut akses pencairan setelah PHK, evaluasi juga perlu menunjukkan apakah akses tersebut sudah membaik.
Apa yang bisa dipelajari dari pendekatan issue management?
Issue management memberikan alur kerja yang cukup jelas ketika sebuah kebijakan mulai menghadapi resistensi.
- Tangkap perubahan yang berpotensi berkembang menjadi isu.
- Gunakan riset untuk memahami sumber, aktor, dan dampaknya.
- Tentukan sikap yang sesuai melalui pendekatan reaktif, adaptif, atau dinamis.
- Susun program tindakan dengan tujuan, strategi, taktik, dan sumber daya yang jelas.
- Bandingkan hasil dengan tujuan dan terus pantau perkembangan isu.
Kasus JHT menunjukkan pentingnya hubungan antara komunikasi dan pengambilan keputusan. Informasi dari pekerja dan serikat pekerja memberikan gambaran kepada pemerintah tentang pengalaman kelompok yang terdampak. Informasi tersebut kemudian ikut masuk ke proses yang menghasilkan perubahan aturan pencairan.
Dengan pendekatan ini, tim komunikasi memiliki peran yang lebih strategis dalam pengelolaan kebijakan publik. Mereka menangkap perubahan di lingkungan, menerjemahkannya menjadi insight yang dapat digunakan organisasi, serta mendukung keputusan dan tindakan pemerintah sepanjang perkembangan isu tersebut.
Referensi
Chase, W. H. (1977). Public issue management: The new science. Public Relations Journal, 32(10), 25–26.
Jones, B. L., & Chase, W. H. (1979). Managing public policy issues. Public Relations Review, 5(2), 3–23. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(80)80020-8
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022, February 16). Menaker Dialog Dengan Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Terkait Permenaker 2/2022. https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-dialog-dengan-pimpinan-serikat-pekerjaserikat-buruh-terkait-permenaker-22022
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022, April 26). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2181/peraturan-menteri-nomor-4-tahun-2022
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, February 21). Presiden Minta Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran JHT Disederhanakan. https://setkab.go.id/presiden-minta-tata-cara-dan-persyaratan-pembayaran-jht-disederhanakan
